Peristiwa66.com - Jakarta - kamis (15 Oktober 2926). Tim Penasihat Hukum (PH) Don Ritto menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap profesi advokat dalam perkara hukum yang menjerat kliennya. Tim hukum menegaskan bahwa dakwaan jaksa harus diuji secara objektif berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan.
Tim PH Don Ritto terdiri atas Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.; Tina Tamher, S.H., M.H.; Hartono, S.H.; M. R. Syarifudin, S.H.; dan Handy Prabowo, S.H.
Menurut tim hukum, penanganan perkara yang melibatkan seorang advokat perlu mempertimbangkan batas antara pelaksanaan tugas profesional dalam membela klien dan perbuatan lain yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.
"Penilaian terhadap suatu transaksi atau tindakan, kata mereka, harus didasarkan pada dokumen, asal-usul dana, hubungan hukum para pihak, serta bukti yang terungkap dalam persidangan, bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan atau penafsiran sepihak.
"UU Advokat Berikan Perlindungan, Bukan Kekebalan Hukum," ujarnya.
Tim PH Don Ritto turut menyoroti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur perlindungan terhadap independensi profesi advokat.
"Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum dan kode etik. Sementara itu, Pasal 16 memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.
"Perlindungan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas pemaknaan perlindungan imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
Adapun Pasal 18 ayat (2) UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara.
Meski demikian, perlindungan profesi advokat bukanlah kekebalan mutlak dari proses hukum. Penerapannya tetap harus dinilai berdasarkan ruang lingkup tugas profesional, iktikad baik, serta fakta dan ketentuan hukum yang relevan.
Dakwaan Jaksa Harus Dibuktikan di Persidangan," tuturnya.
Tim PH Don Ritto menekankan bahwa proses peradilan pidana harus mengedepankan pembuktian yang objektif. Kejelasan uraian dakwaan, kesesuaian perbuatan dengan unsur pasal yang diterapkan, serta kekuatan alat bukti menjadi aspek penting yang harus diperiksa oleh majelis hakim.
"Tim hukum juga menilai bahwa persoalan etik profesi perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 26 UU Advokat mengatur kode etik dan mekanisme Dewan Kehormatan, tetapi proses etik tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.
"Oleh karena itu, seluruh dugaan dalam perkara tersebut harus diuji melalui mekanisme peradilan yang sah dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasinya.
Independensi Advokat Harus Tetap Terjaga. Independensi advokat merupakan bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan pembelaan yang layak. Namun, perlindungan terhadap profesi advokat juga harus berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan pidana.
"Dalam konteks perkara Don Ritto, dugaan kriminalisasi yang disoroti tim penasihat hukum perlu ditempatkan sebagai persoalan yang harus diuji melalui fakta persidangan, bukan sebagai kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai," pungkasnya.
Tim PH Don Ritto menegaskan pentingnya menguji dakwaan secara menyeluruh, menilai setiap alat bukti secara objektif, serta memastikan perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik tetap dihormati sesuai ketentuan hukum.
"Pada akhirnya, proses peradilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan independensi profesi advokat," tegasnya.
(Nana Sr )